Program 100 Hari Kerja Prabowo Memicu Reaksi Kuat di Tingkat Lokal ( Bogor dan Sekitar )

Infobogor.online , – Bogor, 11 Januari 2025 – Program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak yang signifikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bogor. Namun, di tengah euforia perubahan, muncul kekhawatiran di tingkat pemerintah desa, khususnya para kepala desa (Kades), terkait pengawasan ketat terhadap dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik korupsi.

Para Kades di wilayah Bogor, termasuk di Kecamatan Gunung Sindur, Ciseeng, dan sekitarnya, dikabarkan mulai merasa tertekan oleh kebijakan baru yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik tidak sehat, tetapi juga membuat beberapa oknum yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran desa merasa cemas.

Selain itu, isu korupsi di tingkat lokal semakin menjadi perhatian setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa di beberapa wilayah tersebut. Kondisi ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) harus bekerja ekstra untuk memastikan program-program berjalan sesuai dengan visi pemerintah pusat.

Di tengah kebijakan reformasi ini, permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Bogor turut menjadi sorotan. Wilayah seperti Gunung Sindur dan Ciseeng mengalami peningkatan jumlah kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu yang berupaya menguasai lahan secara ilegal. Kondisi ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah setempat.

Berbagai elemen masyarakat menyerukan perlunya ketegasan dari aparat keamanan dan pemerintah setempat dalam menangani persoalan ini. “Kami mendukung kebijakan 100 hari kerja Presiden Prabowo, tetapi diperlukan pengawasan yang ketat di tingkat lokal agar implementasi kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana,” ujar seorang tokoh masyarakat di Gunung Sindur.

Dukungan terhadap langkah reformasi juga disertai harapan adanya penyelesaian kasus-kasus lama, termasuk dugaan korupsi dan sengketa tanah, yang selama ini menghambat kemajuan di wilayah Bogor.

Program 100 hari kerja Prabowo memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

Pemda Bogor diharapkan segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi keresahan yang ada, baik melalui peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa tanah, maupun pembenahan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.