Derstan Tersangka Korupsi Terpanas

Indonesia saat ini menghadapi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat dan sektor. Berikut beberapa kasus korupsi yang menonjol:

1. Penangkapan Pejabat Oposisi oleh KPK

Pada 20 Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), atas tuduhan suap dan menghalangi proses hukum. Hasto diduga menyuap seorang pejabat pemilu pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi politikus Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Selain itu, Hasto diduga menginstruksikan Masiku untuk menghindari penyidik dan menghancurkan barang bukti. Meskipun Hasto dan partainya membantah tuduhan tersebut dan mengklaim adanya motif politik, KPK menegaskan bahwa kasus ini murni penegakan hukum tanpa intervensi politik. citeturn0news18

2. Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Situbondo

Pada 21 Januari 2025, KPK menahan Bupati Situbondo, KS, dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP), EPJ. Keduanya diduga terlibat dalam pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo selama periode 2021-2024. KS dan EPJ diduga mengatur pemenang proyek dan meminta “uang investasi” sebesar 10% dari nilai proyek kepada calon rekanan. citeturn0search0

3. Penahanan Tersangka Korupsi Pengadaan Server di Telkomsigma

Pada 13 Januari 2025, KPK menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) pada 2017. Para tersangka diduga terlibat dalam pengadaan fiktif yang merugikan keuangan negara. citeturn0search2

4. Penetapan Tersangka dalam Kasus Korupsi Proyek di Riau

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait proyek pembangunan fly over di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. Kasus ini melibatkan dugaan suap dan pengaturan proyek yang merugikan keuangan negara. citeturn0search7

5. Penangkapan Mantan Menteri Perdagangan dalam Kasus Impor Gula

Pada 30 Oktober 2024, mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, ditangkap atas dugaan pemberian izin impor gula secara tidak sah pada 2015, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah. Lembong diduga mengizinkan impor 105.000 metrik ton gula kristal mentah meskipun terdapat surplus gula nasional saat itu. citeturn0news29

6. Penggeledahan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KPK

Pada 20 Desember 2024, KPK menggeledah kantor OJK sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh regulator keuangan. Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK juga menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus serupa. OJK menyatakan dukungannya terhadap penyelidikan ini dan menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. citeturn0news30

7. Penetapan Perusahaan Tambang Timah sebagai Tersangka Korporasi

Pada 2 Januari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan lima perusahaan tambang timah sebagai tersangka korporasi dalam kasus penambangan ilegal yang melibatkan PT Timah. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga berkolusi dengan mantan eksekutif PT Timah antara 2018 dan 2019 untuk memfasilitasi penambangan ilegal di konsesi PT Timah dan membuat transaksi peleburan fiktif. Kegiatan ilegal ini menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan lingkungan yang signifikan. citeturn0news23

8. Penangkapan Gubernur Maluku Utara dalam Kasus Korupsi

Pada 20 Desember 2023, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur senilai lebih dari 500 miliar rupiah. Kasuba diduga menerima sejumlah besar dana dari proyek tersebut. citeturn0search21

9. Penahanan Wali Kota Semarang atas Dugaan Suap

Pada 19 Februari 2025, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, bersama suaminya, Alwin Basri, ditangkap oleh KPK atas tuduhan menerima suap dan memotong gaji pegawai negeri sipil untuk kepentingan pribadi. Penangkapan ini terjadi sehari sebelum masa jabatannya berakhir. citeturn0search22

10. Penahanan Bupati Sidoarjo terkait Penggelapan Pajak

Pada 7 Mei 2024, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, ditangkap oleh KPK atas dugaan penggelapan pajak daerah. Ia menjadi bupati ketiga berturut-turut di Sidoarjo yang ditangkap KPK atas tuduhan korupsi. citeturn0search25

11. Penetapan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Tersangka Suap

Pada 8 Oktober 2024, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, bersama enam orang lainnya