InfoBogor.online, Gunungsindur – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dalam putusan kasasinya dengan nomor perkara 4332 K/PDT/2025, telah secara final menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sdr. Abdul Latif Setiabudi. Dengan demikian, putusan ini secara yuridis mengukuhkan kedudukan M. Yunus sebagai ahli waris dan Pembina Yayasan Nurul Falah yang sah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Putusan MA yang ditetapkan pada hari Senin, 13 Oktober 2025, ini menjadi babak akhir dari sengketa perdata yang telah melalui berbagai tingkatan peradilan. Putusan ini menguatkan putusan-putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Cbi dan putusan Pengadilan Tinggi, yang keduanya telah memenangkan M. Yunus sebagai pihak termohon.
Berdasarkan data resmi dari direktori putusan Mahkamah Agung, majelis hakim kasasi yang terdiri dari Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Majelis, serta Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Anggota Majelis, secara kolektif menyatakan “TOLAK” terhadap permohonan kasasi tersebut dalam amar putusannya.
Implikasi Hukum dan Klarifikasi Publik
Keputusan final dari Mahkamah Agung ini melahirkan konsekuensi hukum yang bersifat absolut dan mengikat, antara lain:
- Kepastian Hukum: Menegaskan bahwa M. Yunus adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki legalitas untuk bertindak dalam kapasitas sebagai Pembina Yayasan (Sekolah Nurul Falah).
- Rektifikasi Informasi: Mementahkan dan menyatakan keliru atas segala klaim, pemberitaan, atau informasi yang beredar sebelumnya yang menyebut Sdr. Abdul Latif sebagai pengurus sah. Klaim tersebut kini tidak memiliki validitas hukum.
- Landasan Yuridis Final: Putusan MA nomor 4332 K/PDT/2025 berfungsi sebagai alat bukti yuridis tertinggi yang mengakhiri seluruh kontestasi hukum terkait kepengurusan yayasan.
Peran Strategis di Balik Kemenangan Hukum
Perlu dicatat bahwa dalam mengawal proses hukum yang berjalan selama beberapa bulan terakhir, keberhasilan M. Yunus tidak terlepas dari adanya dukungan strategis. Di luar kuasa hukum formal yang menangani litigasi di persidangan, M. Yunus secara intensif berkonsultasi dan menerima dukungan penuh dari Deni, S.H., S.Kom., M.Sc.
Deni, S.H., S.Kom., M.Sc. mengambil peran krusial dalam aspek Konsultan Hukum sebagaimana perkara-perkara MK yang biasa ditanganinya, mengawal manajemen perkara secara komprehensif. Dukungan tersebut mencakup penjaminan pendanaan atas beban biaya-biaya yang timbul selama proses hukum berlangsung serta penanganan surat-menyurat dan administrasi perkara secara cermat. Peran ini memastikan bahwa seluruh proses hukum dapat berjalan dengan lancar hingga tercapainya putusan final.
Dengan terbitnya putusan ini, seluruh sengketa hukum dinyatakan telah selesai. Semua pihak diimbau untuk menghormati dan mematuhi produk hukum dari lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia.
Detail Perkara di Mahkamah Agung: - Nomor Perkara: 4332 K/PDT/2025
- Status: Perkara telah diputus
- Pemohon Kasasi: Abdul Latif Setiabudi, dkk.
- Termohon Kasasi: M. Yunus, dkk.
- Amar Putusan: TOLAK
Red ( cep )
Komentar